Mengakali Blokir URL

URL (Uniform Resource Locator) adalah cara yang paling umum digunakan pengguna Internet untuk mengunjungi sebuah situs. Saya tidak perlu menulis panjang lebar tentang URL. IP Address pun pada dasarnya bukan hal baru bagi para pengguna Internet. Kita sama-sama tahu bahwa URL itu sebenarnya berfungsi sebagai alias untuk IP Address dari sebuah situs.

Saya rasa sebuah contoh cukup untuk menjelaskan hubungan antara IP Address dan URL. Situs dengan URL www.antaranews.com memiliki IP Address 202.134.4.28. Jadi pada dasarnya dua alamat di bawah ini akan membawa Anda ke tempat yang sama:

http://www.antaranews.com
http://202.134.4.28

Jadi seandainya pengelola jaringan Internet Anda memblokir akses ke sebuah URL, Anda mungkin bisa menggunakan pasangan IP Address dari URL tersebut sehingga Anda dapat terbebas dari blokir.

Untuk mengetahui IP Address dari sebuah URL, Anda dapat menggunakan layanan yang tersedia di http://ping.eu/. Masuk ke situs tersebut, masukan URL pada isian "Domain or host name", klik pilihan "DNS lookup", dan klik tombol "Go" untuk melihat hasilnya.

Kalau dengan memasukan IP Address pun tidak berhasil mengatasi blokir, mungkin Anda perlu versi lain dari IP Address tersebut. Versi lain? Betul. IP Address dapat direpresentasikan ke dalam 4 (empat) bentuk, yaitu dotted-decimal (versi yang umum seperti contoh di atas), dword (atau decimal), octal, dan hexadecimal. Saya hanya akan menjelaskan versi dword. Referensi lebih lanjut mengenai berbagai versi IP Address ini dapat dilihat di akhir tulisan ini.

Versi dword dari sebuah IP Address didapatkan melalui cara tertentu. Saya tidak akan membicarakan masalah teknisnya di sini. Layanan untuk melakukan konversi IP Address dari dotted-decimal ke dword atau sebaliknya sudah banyak tersedia di Internet.

Satu layanan yang saya gunakan adalah http://www.allredroster.com/iptodec.htm. Masuk ke halaman web tersebut, masukan kombinasi IP Address versi dotted-decimal ke isian "Enter IP address", klik tombol "Calculate" dan versi dword dari IP Address Anda dapat dilihat di dalam isian "Decimal".

Untuk IP Address pada contoh di atas, yaitu 202.134.4.28, hasil konversinya adalah 3397780508. Sekarang untuk mengakses situs www.antaranews.com saya dapat menggunakan 3 (tiga) alamat yang berbeda:

http://www.antaranews.com
http://202.134.4.28
http://3397780508

Semoga bermanfaat!

Referensi:

• How to Obscure Any URL. 13 Januari 2002. http://www.pc-help.org/obscure.htm; diakses tanggal 4 Juni 2009.

--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan ini: http://www.4shared.com/file/111564519/9fa00733/MengakaliBlokirURL.html

Pindah Domisili NPWP Orang Pribadi

Setiap WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) terdaftar pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sesuai dengan domisili yang tertera pada kartu identitas masing-masing, misalnya: KTP (Kartu Tanda Penduduk). Hal ini ditujukan untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP terkait, karena pada dasarnya setiap WPOP akan dipantau hanya oleh 1 (satu) KPP.

Bila seorang WPOP pindah domisili, maka sebaiknya WPOP itu mengajukan permohonan pindah domisili ke KPP tempat dia terdaftar. Jadi urusan administrasi perpajakan WPOP itu juga akan ikut pindah dekat dengan domisili barunya.

Saat ini ada 2 (dua) cara untuk mengajukan permohonan pindah domisili tersebut. Pertama, permohonan pindah domisili tersebut diajukan ke KPP di domisili lama. Kedua, permohonan pindah domisili tersebut diajukan ke KPP di domisili baru.

Prosedur untuk cara yang pertama, mengajukan permohonan pindah domisili ke KPP di domisili lama, adalah sebagai berikut:

KPP LAMA
1. Mengisi Formulir Perubahan Data Wajib Pajak.
2. Menyerahkan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak + Fotokopi KTP (atau kartu identitas lain) ke loket pelayanan NPWP di TPT (Tempat Pelayanan Terpadu).
3. Menerima Surat Pernyataan Pindah.
KPP BARU
4. Menyerahkan Surat Pernyataan Pindah ke loket pelayanan NPWP di TPT.
5. Menerima Kartu NPWP dan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang baru.
   Ada kemungkinan SKT tidak diterima pada saat yang sama dengan Kartu NPWP. Dalam kondisi seperti ini, SKT dapat dikirimkan ke alamat WPOP yang baru atau WPOP diminta datang di waktu yang lain untuk mengambil SKT-nya.

Prosedur untuk cara yang kedua pada dasarnya sama dengan cara yang pertama. Perbedaannya adalah WPOP tidak perlu berurusan dengan KPP di domisili lama. Prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Mengisi Formulir Perubahan Data Wajib Pajak.
2. Menyerahkan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak + Fotokopi KTP (atau kartu identitas lain) ke loket pelayanan NPWP di TPT (Tempat Pelayanan Terpadu).
3. Menerima Kartu NPWP dan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang baru.
   Ada kemungkinan SKT tidak diterima pada saat yang sama dengan Kartu NPWP. Dalam kondisi seperti ini, SKT dapat dikirimkan ke alamat WPOP yang baru atau WPOP diminta datang di waktu yang lain untuk mengambil SKT-nya.

Walaupun cara yang kedua ini terlihat lebih sederhana, proses di belakangnya kemungkinan lebih memakan waktu karena pada dasarnya KPP di domisili lama tetap harus mengetahui perpindahan WPOP yang menjadi tanggung jawabnya. Pada cara yang pertama, WPOP sendiri yang memberitahukan perpindahan ini ke KPP di domisili lama. Sementara pada cara yang kedua, KPP di domisili baru yang memberitahukan perpindahan ini ke KPP di domisili lama. Proses pemberitahuan ini yang membuat jangka waktu cara yang kedua lebih lama dari cara yang pertama.

Saya lebih menyarankan WPOP untuk menggunakan cara yang pertama karena, walaupun terlihat lebih merepotkan, proses perpindahannya akan lebih pasti karena WPOP sendiri yang membawa Surat Pernyataan Pindah dari KPP di domisili lama ke KPP di domisili baru. WPOP akan langsung dilayani baik saat membuat Surat Pernyataan Pindah di KPP di domisili lama dan saat mendapatkan Kartu NPWP (menyerahkan Surat Pernyataan Pindah) di KPP di domisili baru.

Semoga bermanfaat!

--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan ini: http://www.4shared.com/file/104435169/f27a2da1/PindahDomisiliNPWPOrangPribadi.html

Mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi

Setiap WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi: orang yang wajib membayar pajak) wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). NPWP itu berguna sebagai identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, misalnya pada saat menyetor pajak terutang.

Persyaratan yang harus dipersiapkan WPOP untuk mendaftarkan NPWP di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setempat dibedakan menurut jenis kegiatan usahanya.

1. Persyaratan NPWP untuk WP Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas (contoh: karyawan) adalah:
   • Fotokopi Kartu Identitas, yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk), SIM (Surat Izin Mengemudi), KK (Kartu Keluarga), atau Paspor.
   • Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing.
2. Persyaratan NPWP untuk WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas (contoh: wiraswasta, dokter, jasa konsultan) adalah:
   • Fotokopi Kartu Identitas, yaitu KTP, SIM, KK, atau Paspor.
   • Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing.
   • Fotokopi Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.

Walaupun begitu, sebagai salah satu bentuk peningkatan pelayanan DJP (Direktorat Jenderal Pajak), WPOP cukup membawa fotokopi Kartu Identitas sewaktu mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

Prosedur pendaftaran NPWP di KPP setempat adalah sebagai berikut:

1. Pengisian Formulir Pendaftaran.
   Setiap WPOP yang ingin mendaftar diharuskan mengisi data pribadi selengkap mungkin dalam Formulir Pendaftaran. Setelah selesai mengisi, formulir ini harus ditandatangani oleh WPOP yang bersangkutan.
2. Penyerahan Berkas.
   Persyaratan dan Formulir Pendaftaran yang sudah ditandatangani diserahkan ke loket pendaftaran NPWP di TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) di dalam KPP setempat. Surat Kuasa harus disertakan apabila pendaftaran NPWP dikuasakan kepada orang lain.
3. Pengambilan Kartu NPWP.
   Berkas akan diperiksa kelengkapannya oleh petugas TPT. Berkas yang lengkap akan segera diproses. Pendaftar menunggu panggilan dari petugas TPT bila Kartu NPWP sudah siap diambil. Sebagai salah satu layanan unggulan dari DJP, dalam waktu 1 (satu) jam sejak berkas diterima, pendaftar sudah dapat menerima Kartu NPWP miliknya.
4. Pengambilan SKT (Surat Keterangan Terdaftar).
   SKT adalah bukti bahwa pendaftar sudah benar-benar terdaftar dan datanya sudah disimpan melalui sistem informasi yang dimiliki DJP. SKT tidak dapat diambil pada hari yang sama. Petugas TPT akan menginformasikan (bahkan sebaiknya pendaftar berinisiatif untuk menanyakan) waktu pengambilan SKT.

Setelah Kartu NPWP sudah selesai dibuat, NPWP tersebut sudah dapat digunakan oleh WPOP untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP itu sudah dapat digunakan walaupun SKT belum diterima oleh WPOP.

Pendaftaran NPWP lewat Aplikasi E-Registration
Selain cara manual di atas, NPWP dapat didaftarkan lewat Aplikasi E-Registration yang saat ini dapat diakses lewat situs resmi DJP. Aplikasi tersebut dapat diakses di sini. Petunjuk singkat penggunaan aplikasi tersebut dapat diunduh di sini.

Pendaftaran NPWP Kolektif
Selain dua cara pendaftaran individual di atas, NPWP dapat didaftarkan secara kolektif lewat perusahaan (badan) tempat seorang karyawan bekerja. Pendaftaran NPWP seperti umumnya diatur oleh perusahaan. Para karyawan perusahaan tersebut akan diminta mengumpulkan Fotokopi Kartu Identitas masing-masing untuk diurus di KPP setempat. Yang perlu diingat oleh para karyawan itu adalah setelah mereka menerima Kartu NPWP yang dibuat secara kolektif ini, mereka tidak perlu lagi mendaftarkan NPWP secara manual.

Semoga bermanfaat!

Referensi:

• Elektronik Registration ( e-Registration ). Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia. http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=105; diakses tanggal 3 Mei 2009.

--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan ini: http://www.4shared.com/file/103162094/cacc3f10/MendaftarkanNPWPOrangPribadi.html

Membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian

SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) kerap kali menjadi bagian dari persyaratan untuk melamar suatu pekerjaan. Dokumen ini digunakan sebagai alat bukti bahwa orang yang namanya tercantum dalam SKCK ini tidak pernah terlibat tindak pidana.

Syarat-syarat yang perlu dipersiapkan untuk membuat SKCK adalah sebagai berikut:

1. Surat Pengantar dari Kelurahan.
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk).
3. Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.

SKCK dapat dibuat di kantor Polsek setempat. Pemohon SKCK menyerahkan persyaratan yang disebutkan di atas kepada petugas pembuat SKCK, kemudian pemohon akan diambil sidik jari untuk semua jari tangannya. Dengan alasan ini maka pemohon SKCK harus orang yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan).

Pembuatan SKCK seharusnya selesai pada hari yang sama, kecuali memang kondisinya tidak memungkinkan, misalnya pemohon SKCK datang menjelang akhir jam kerja petugas pembuat SKCK. Dalam kondisi seperti ini, SKCK seharusnya dapat diambil keesokan harinya.

Proses pembuatan SKCK ini tidak dipungut biaya apa pun. Sayangnya kebiasaan lama oknum-oknum kepolisian sering menyebabkan munculnya biaya-biaya tak terduga. Kalau memang hal ini terjadi, silakan memilih sendiri untuk mengeluarkan uang atau tidak.

Semoga bermanfaat!

--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan ini: http://www.4shared.com/file/96330585/52291876/MembuatSuratKeteranganCatatanKepolisian.html

Membuat Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu Kuning)

Update (01 Oktober 2010)
Prosedur di bawah menjelaskan proses pembuatan Kartu Kuning di Dinas Tenaga Kerja setempat. Walaupun begitu, beberapa sumber mengatakan bahwa Kartu Kuning dapat dibuat di Kecamatan setempat. Saya sarankan cek ke Kecamatan setempat masing-masing untuk masalah ini, karena kebijakan Kecamatan untuk membuat Kartu Kuning belum tentu berlaku umum.

Update (22 April 2010)
Pembuatan Kartu Kuning Online kota Surakarta:
http://www.bko-disnaker.surakarta.go.id/v/ak1/kartu_kuning.php
Pembuatan Kartu Kuning Online kota Semarang:
http://www.disnakertrans-kotasemarang.or.id/index.php/jobseeker

Tulisan Awal
Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu Kuning) ini merupakan salah satu syarat mutlak yang harus disediakan pencari kerja dalam proses melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kartu Kuning dapat dibuat di Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Syarat-syarat yang perlu dipersiapkan untuk membuat Kartu Kuning adalah:

1. Ijazah asli atau fotokopi ijazah yang dilegalisir.
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli.
3. Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.

Prosedur untuk membuat Kartu Kuning di Dinas Ketenagakerjaan setempat adalah:

1. Isi data.
   Kita akan diminta mengisi data pribadi kita langsung dalam Kartu Kuning.
2. Terima Kartu Kuning.
   Data yang kita isi akan diperiksa kembali oleh petugas yang berwenang. Bila tidak ada data yang salah, foto yang kita bawa akan dipasang pada Kartu Kuning. Selanjutnya Kartu Kuning akan ditandatangani dan distempel oleh petugas yang berwenang. Kartu Kuning tersebut kemudian diserahkan kepada kita.
3. Legalisir Kartu Kuning.
   Kartu Kuning yang sudah selesai dibuat segera kita fotokopi. Hasil fotokopi itu kita kembalikan kepada petugas yang berwenang untuk dilegalisir. Jumlah fotokopi yang dilegalisir ini sebaiknya memenuhi kebutuhan kita. Jumlah ini tentu terkait dengan jumlah yang perlu kita serahkan dalam proses melamar.

Melihat fakta bahwa Kartu Kuning ini dibutuhkan oleh pelamar PNS, maka kemungkinan besar akan ada banyak pelamar yang membuat Kartu Kuning pada rentang waktu tertentu. Oleh karena itu datang lebih pagi ke Dinas Ketenagakerjaan setempat akan lebih baik.

Selain itu, jangan lupa membawa alat tulis. Jangan sampai kita kebingungan mencari pinjaman alat tulis saat harus mengisi data. Walaupun sifatnya tidak krusial, hal ini dapat mempersulit kita sendiri dalam proses pembuatan Kartu Kuning tersebut.

Yang terakhir, proses pembuatan Kartu Kuning tidak memerlukan biaya. Biaya yang Anda perlu keluarkan seharusnya hanya biaya transportasi dan fotokopi. Kartu Kuning itu sendiri disediakan gratis untuk para pencari kerja. Hal yang sama juga berlaku untuk proses legalisir Kartu Kuning tersebut.

Semoga bermanfaat!

--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan asli (tanpa update): http://www.4shared.com/file/95552037/9be0a6d1/MembuatKartuTandaPencariKerja.html